Survei: 79,8 Persen Publik Puas Kinerja Polri
Personil kepolisian di lapangan Mapolda Jateng, Kota Semarang. (Rachman Pratama/Beritasatu.com)
Hasil survei terbaru Rumah Politik Indonesia (RPI) menunjukkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri selama ini. Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan publik atas kinerja Polri berada di angka 79,8%.
Survei nasional RPI terbaru ini dilaksanakan pada 9-15 November 2025 dengan responden survei masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih dan berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Responden kemudian diwawancarai lewat tatap muka oleh pe
Teknik sampling yang digunakan pada riset ini menggunakan multistage random sampling. Dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 1280 responden. Sedangkan margin of error sampel sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan ± 95%.
“Dari temuan survei kami, masyarakat yang menjawab puas dengan kinerja Polri sebanyak 79,8%, lalu sebanyak 2,4% menjawab tidak puas, sedang atau netral sebesar 15,7%, dan terakhir sebesar 2,1% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” ujar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas saat merilis hasil survei RPI soal kinerja lembaga penegak hukum era pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Selain itu, kata Fernando, hasil survei ini menunjukkan kinerja Polri berada di urutan pertama di antara lembaga penegak hukum (LPH) lainnya. Rating Polri berselisih tipis dengan kinerja Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum.
“Dari data survei kita bisa dapati bahwa Polri memperoleh 20,5% yang tipis sekali jaraknya dengan institusi Kejaksaan Agung yang mendapat 19,9%. Menyusul kemudian Mahkamah Agung, sebesar 18,5%, Komisi Yudisial 16,5%, KPK 12,9% dan Mahkamah Konstitusi dengan 9,5%. Lalu responden yang tidak menjawab sebanyak 2,2%,” jelas Fernando.
RPI, kata Fernando juga mendalami lebih lanjut alasan publik memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri. Alasan tertinggi yang disampaikan responden atau publik adalah terkait jangkauan dan struktur organisasi Polri yang dianggap sudah memadai.
“Alasan masyarakat memilih Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik antara lain jangkauan dan struktur organisasi yang luas sebanyak 19,3%, lalu modernisasi teknologi kepolisian sebesar 18,1 persen, kemudian kolaborasi dengan lembaga lain sebanyak 14,5%,” ungkap dia.
Selain itu, ada juga alasan karena adanya peningkatan kualitas SDM Polri sebanyak 11,9 persen; Polri respons cepat terhadap kejahatan 11,2%, Polri melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik 9,8%. Terakhir, responden mengapresiasi dalam hal keberhasilan Polri mengungkap kasus besar 9,1% dan yang menjawab tidak tahu/tidak jawab sebanyak 6,1%.
Fernando menuturkan, bahwa meski saat ini lembaga penegak hukum tengah mendapat sorotan, secara umum masyarakat masih menaruh harapan besar. Hal ini juga sejalan dengan penekanan Presiden Prabowo Subianto terhadap agenda pemantapan supremasi hukum.
“Dari survei RPI, kita bisa mengambil contoh kasus bagaimana kolaborasi melakukan kerja reformasi dengan transformasi Polri dapat paralel berjalan dan saling melengkapi, baik tim transformasi yang dibentuk oleh Kapolri Pak Listyo Sigit dan Komite Reformasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto,” tandas dia.
“Dengan kata lain, tidak ada resistensi dan dualitas sebagaimana sebagian persepsi publik dan Polri sendiri tidak ada resistensi terhadap tuntutan publik untuk mereformasi internalnya serta mau membuka diri. Menurut saya pribadi, ini langkah yang patut diapresiasi,” pungkas Fernando.
